Hadirkan Anggota DPRD, Kapanewon Semin Perkuat Tata Kelola dan Kemandirian BUMKa

l

Suasana kegiatan Sosialisasi Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) di Aula Kapanewon Semin.

SEMIN — Dalam upaya memperkokoh pilar ekonomi tingkat akar rumput, Kapanewon Semin secara resmi menggelar kegiatan Sosialisasi Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) pada Senin (8/6/2026). Bertempat di Aula Kapanewon Semin, acara strategis ini secara khusus menghadirkan Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul sebagai narasumber utama untuk membedah arah kebijakan dan penguatan regulasi ekonomi lokal.

Kegiatan ini mendapat antusiasme tinggi dengan hadirnya berbagai pemangku kepentingan, mulai dari jajaran Pemerintah Kapanewon, Pamong Kalurahan, hingga jajaran Direksi BUMKal se-Kapanewon Semin. Turut hadir pula Tenaga Pendamping Profesional, yakni Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) yang bertugas mengawal tata kelola pemerintahan dan pembangunan kalurahan.

Tiga Poin Utama Penguatan BUMKal

Dalam pemaparannya, pihak legislatif Gunungkidul menekankan bahwa BUMKal bukan sekadar lembaga bisnis, melainkan mesin penggerak kesejahteraan warga. Terdapat tiga poin utama yang digarisbawahi dalam sosialisasi ini:

• Sinergi Kebijakan: Dukungan penuh dari legislatif dalam bentuk penguatan regulasi, pengawasan terukur, serta alokasi anggaran daerah yang berpihak pada peningkatan kapasitas usaha di tingkat kalurahan.
• Optimalisasi Potensi Lokal: BUMKal dituntut jeli dalam memetakan potensi unik di masing-masing kalurahan di Semin—baik di sektor pertanian, UMKM kreatif, maupun pariwisata—sebagai modal dasar menuju kemandirian finansial.
• Tata Kelola Akuntabel: Manajemen BUMKal wajib dijalankan secara profesional dan transparan guna menghindari risiko hukum (legal risk), serta memastikan bahwa keuntungan (*profit*) benar-benar kembali untuk kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Anggota DPRD Gunungkidul menegaskan komitmen dewan untuk terus mengawal kebijakan daerah agar lebih pro-investasi lokal dan mempermudah akses permodalan bagi usaha kalurahan.

Suasana sosialisasi menjadi semakin interaktif pada sesi diskusi. Para pengelola BUMKal menyampaikan sejumlah tantangan riil di lapangan, di antaranya adalah keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan minimnya penetrasi digitalisasi pemasaran. Menanggapi keluhan tersebut, pihak legislatif berjanji akan mendesak dinas terkait untuk segera menggulirkan program pelatihan teknis dan pendampingan berkelanjutan bagi para pelaku ekonomi kalurahan.

Acara ini ditutup dengan kesepakatan dan komitmen bersama antara jajaran legislatif, Pemerintah Kapanewon, pamong, dan pengelola BUMKal. Sinergitas ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam mewujudkan ekosistem ekonomi kalurahan yang mandiri, sehat, dan berdaya saing di Kapanewon Semin.